UU Pemilukada digugat ke MK, Jokowi-ahok bisa menang 1 putaran pada pilkada DKI Jakarta

0
187
jokowi,ahok,basuki,pdi perjuangan,gerindra,pilkada dki,KPUD

jokowi,ahok,basuki,pdi perjuangan,gerindra,pilkada dki,KPUD

Pemilukada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 baru saja berakhir. KPUD memang masih melakukan rekapitulasi data dan belum menyimpulkan hasil penghitungan resmi, namun hasil Quick count beberapa media yang bekerja sama dengan lembaga survey malah sepakat menunjukkan Jokowi – Ahok memenangkan pertarungan dengan perolehan suara antara 41 – 44 persen, unggul diatas 5 pasangan calon pesaing lainnya.

Menurut Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, maka Pemilihan gubernur DKI Jakarta nantinya akan digelar dua putaran yang akan diikuti dua pasangan calon teratas yakni Jokowi-Ahok dan Foke-Nara. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2007, pilkada dua putaran haruslah digelar jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh dukungan suara 50 persen plus satu dari jumlah pemilih.

Hanya saja kemungkinan itu bisa berubah, karena kini ada tiga warga yang bernama A Havid Permana, Mohamad Huda, dan Satrio F Damardjati mengajukan Judicial review UU Nomer 29 tahun 2007 tsb ke MK pagi ini (13/7/12).

Alasan yang mereka kemukakan adalah UU Nomer 29 Tahun 2007 ini dianggap bertentangan dengan UU Nomer 12 Tahun 2008 sebelumnya tentang Pemilukada, karena pada UU Nomer 12 tahun 2008 disebutkan bahwa penetapan dua putaran hanya dilakukan jika tidak ada calon yang memperoleh 30 persen plus satu. “Kami menilai penggunaan beberapa pasal di UU No 12 Tahun 2008 dan UU No 29 Tahun 2007 kurang optimal dan kesannya tumpah tindih, sehingga proses demokrasi sangat kurang efesien dan efektif, kami ingin demokrasi benar-benar tegak dan kuat demi keberlangsungan kesejahteraan warga DKI Jakarta,” ucap mereka seperti yang dilansir tribunnews.

Menurut ke-3 orang itu, Pilgub DKI Jakarta akan lebih efisien jika dilaksanakan satu putaran karena bisa menghemat dana sekitar Rp. 200 Milyar lebih APBD DKI Jakarta, serta dana kampanye dua pasang calon itu juga bisa diminimalisir sebab pemilu berlangsung hanya satu putaran.

Apabila gugatan ini dikabulkan Para hakim Mahkamah Konstitusi, maka Jokowi – Ahok yang suaranya mencapai 30 persen lebih akan melanggeng menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur resmi DKI Jakarta 5 tahun mendatang (2012 – 2017) dan mulai bisa bekerja untuk jakarta sesuai dengan janji dan program yang mereka utarakan saat kampanye.

Advertisements

Comments

comments