Eksekusi Mati akan ‘Ganggu’ Nama Baik Indonesia

0
297
Eksekusi Mati akan ‘Ganggu’ Nama Baik Indonesia
Mary Jane (Gambar : Google)
obat kuat,libion,libiceng,phuceng,madu stamina,madu phuceng,sehatshop,stamina pria,madu,jahe merah,purwoceng

Menurut seorang pengamat, Pelaksanaan eksekusi mati sejumlah warga asing karena kasus narkoba di Lapas Nusakambangan dalam waktu dekat ini akan berakibat pada hubungan diplomatic Indonesia dan mengganggu kredibilitas Negara Indonesia di mata Dunia Internasional.

Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jakarta dan Bandung beberapa hari yang lalu, Direktur eksekutif lembaga Human Rights Working Group, Rafendi Djamin berpendapat bahwa Indonesia sulit menjadi panutan dalam hal hubungan Selatan-Selatan. Ia memberikan contoh bahwa di Negara Afrika telah muncul susunan protocol penghapusan hukuman mati.

“Mereka akan mengacu pada panutan-panutan hak asasi di dunia. Nah, seharusnya jika Indonesia ingin menjadi motor yang kredibel dalam hubungan Selatan-Selatan, Indonesia mesti mengikuti semangat hak asasi manusia, termasuk penghapusan hukuman mati,” Ujar Rafendi kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Rafendi juga berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi para terpidana mati kasus narkoba dalam waktu dekat ini akan menyulitkan Indonesia dalam menjalani aadvokasi dan diplomasi demi membela WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

“Bagaimana Indonesia mau melakukan diplomasi kalau Indonesia sendiri melakukan hukuman mati?” Tambahnya.

Dampak diplomatik

Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia akan menunggu kemungkinan munculnya Implikasi diplomatik mengenai rencana eksekusi sejumlah terpidana warga Negara asing dalam kasus penyelundupan narkotika.

“Kita akan lihat karena sekali lagi pada saat negara lain mengatakan bahwa akan ada impak dan sebagainya, Indonesia tidak bisa melakukan apa pun karena ini adalah hak mereka untuk menyampaikan apa pun,” Ujar Retno Marsudi menjawab pertanyaan BBC Indonesia di KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Minggu 26 April 2015.

“Kita catat concern (kekhawatiran) mereka tetapi kita juga meminta mereka agar paham mengenai situasi kedaruratan narkoba yang sedang ada di Indonesia dan mengenai pelaksanaanlaw enforcement (penegakan hukum) yang ada di Indonesia,” tambahnya.

Pernyataan Menteri Luar Negreri tersebut mulai mengeluarkan pendapatnya setelah beberapa pemimpin dunia memeberi tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati pada narapidana termasuk Presiden Perancis Francois Hollande dan Ban Ki-moon, Sekjen PBB.

Sebelum eksekusi mati embilan terpidana mati kasus narkotika asal Perancis, Nigeria, Filiphina, dan Australia, Indonesia ternyata telah lebih dulu mengeksekusi mati lima narapidana yang berasal dari Nigeria, Malawi, Vietnam, Brasil, dan Belanda pada bulan Januari yang lalu. Karena kasus tersebut Brasil dan Belanda memutuskan untuk menarik duta besar mereka dari Jakarta.

Hak negara

Mengenai argumentasi bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan untuk melaksanakan hukumnya, termasuk menerapkan hukuman mati.

“Persoalannya adalah apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia mengingat Indonesia adalah peserta ICCPR atau Kovenan Internasional untuk Hak-hak Sipil dan Politik?”

Rafendi merajuk pada Pasal 6 ICCPR ini yang mengatur mengenai hak seseorang untuk mendapatkan pengadilan yang jujur, termasuk jika seseorang terancam mendapatkan hukuman mati.

“Untuk menghindari pencabutan nyawa yang tidak bisa dikembalikan lagi akibat salah hukum, harus ada pengadilan yang jujur dari mulai penangkapan. Misalnya, harus ada penerjemah yang kompeten, pengacara yang kredibel, dan lain-lain. Masalahnya, ini yang Indonesia banyak bolong-bolongnya,” Ujar Rafendi.

Comments

comments