Jogja Tolak Taksi Online

0
111
Taksi Onlie, Jogja, Kebijakan Gubernur Jogja

Setelah terjadi penolakan di Bandung, kini keberadaan taksi online kembali menuai kontroversi di kota gudeg. Jumat 17 Februari 2017 massa yang merupakan sopir taksi yang tergabung dalam komunitas paguyuban taksi argometer Yogyakarta ( KOMPETAYO) menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun utara Yogyakarta untuk mendorong Gubernur DIY mengeluarkan Surat keputusan pelarangan operasional taksi berbasis aplikasi di Yogyakarta.

Rudi Kamtono yang merupakan koordinator aksi bersama sekitar 1200 sopir taksi yogyakarta memulai aksi dengan memarkir taksi-taksinya di taman parkir Abu Bakar Ali kemudian membawa massa menuju Alun-alun utara. Aksi serupa sebelumnya juga telah dilakukan pada 28 Maret 2016 yang diikuti sekitar 15 armada taksi yang terdiri dari Setia kawan taksi, Rajawali Taksi, Pataga, Primkopolda, pamungkas taksi, taksi centris, vetri taksi, asa taksi, indra kelana, sadewa, ria taksi dan afda taksi.

Menurut pengakuan Rudi dalam dua bulan terakhir sejak beroperasinya taksi online seperti Grabcar, Ubercar dan Go car membuat jumlah penumpang rata-rata menurun 80 hingga 90 persen dari biasanya. Persaingan ini dinilai tidak sehat dan memicu turunnya okupasi taksi konvensional Yogyakarta. Untuk itu Rudi dan peserta aksi unjuk rasa itu meminta Gubernur mengeluarkan SK resmi terkait pelarangan taksi online di Yogyakarta.

Omset kotor harian rata-rata sopir taksi di Yogyakarta biasanya mencapai 500-600 ribu dan sejak adanya taksi online ini hanya mencapai 150 ribu itupun para sopir taksi masih harus membayar setoran. Rudi juga menegaskan bahwa selama ini taksi berpellat hitam di Yogyakarta jelas telah melanggar peraturan menteri perhubungan nomor 32 tahun 2106. Ketentuan perusahaan transportasi umum jelas mengharuskan perusahaan taksi mematuhi regulasii tersebut termasuk taksi online.

Kendaraan transportasi umum harus lulus uji kir, berpelat kuning , memiliki bengkel dan memiliki tempat penyimpanan kendaraan atau pool. Selain masalah regulasi itu, Rudi juga menekankan masalah tarif yang dipakai taksi online tidak sesuai dengan tarif batas bawah dan batas atas yang telah disepakati. Taksi online malah menentukan tarifnya sendiri.
Dilain pihak, Agus Adrianto selaku ketua Organisasi Angkutan Darat Yogyakarta (ORGANDA) menambahkan bahwa aksi yang dilakukan para sopir taksi itu adalah bentuk dukungan kepada Sultan HB IX selaku Gubernur DIY untuk segera menyelesaikan permasalahan taksi online di kota gudeg ini. Pelarangan taksi online ini telah banyak juga dilakukan di kota kota besar.

Dan penerbitan SK tentang pelarangan itu sebelumnya juga telah di keluarkan oleh Gubernur Bali. Sultan HB IX sendiri pun telah menerima usulan tentang SK tersebut, namun untuk lebih yakinnya Sultan akan berkoordinasi dahulu dengan pusat. Dalam bulan ini sultan akan segera menemui pemerintah pusat di Jakarta.

Agus triyono selaku Kepala bidang angkutan darat dinas perhubungan DIY menegaskan bahwa penertiban terhadap taksi konvensional maupun taksi online akan dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah berlaku dengan ketentuan perijinan dan kelayakan pengoperasian taksi.

Ini merujuk juga pada jumlah taksi di Yogyakarta yang semakin banyak dan tidak terkontrol sehingga menjadi salah satu penyebab permasalahan lalu lintas di Yogyakarta. Wakil ketua DPRD DIY Dharma Setiawan menambahkan masalah aplikasi online ini adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa di tolak. Hanya saya penerapannya perlu dilakukan dengan benar dan diawasi secara ketat karena menyangkut mata pencaharian orang banyak. Perlu campur tangan Polda dan Dinas Perhubungan DIY.

Advertisements

Comments

comments