Hari Pers, Kebal Hukum, dan Gary Webb Sang Pembongkar Konspirasi CIA

1
48
Hari Pers Nasional dan berbagai masalah pers tanah air (Ilustrasi: Nawacita)

Kabarnesia.com – Hari ini, 9 Februari, merupakan sebuah hari di mana pelaku kegiatan jurnalisme di Indonesia sedang merayakan hari rayanya. Jika teringat Hari Pers Nasional yang juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia sebagai hari raya pelaku kegiatan jurnalisme, ingat pula bagaimana dahulu kecaman dan tekanan terhadap pers sangat gentar dilakukan pada rezim Orde Baru ala Soeharto.

Hari ini, 33 tahun lalu, Presiden Soeharto resmi menjadikannya sebagai Hari Pers Nasional pada 23 Januari 1985. Setelah sebelumnya, Dewan Pers menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional di Sidang Dewan Pers ke-21 pada 19 Februari 1981, sesuai butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan (PWI) di Kota Padang, Sumatera Barat pada 1978.

Hingga akhirnya, Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto baru menetapkannya 4 tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan. Landasan ideal HPN ialah sinergi. Sinergi antar komponen pers, antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan jurnalistik para pewarta
Kegiatan jurnalistik para pewarta (Foto: Banten Express)

Menilik aktivitas kewartawanan

Luwi Ishwara dalam bukunya, Jurnalisme Dasar yang ia tulis dan diperuntukkan kepada wartawan pemula mengatakan, “Bertiindak, action, adalah corak kerja wartawan. Karenanya, wartawan yang baik adalah yang terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat pertama. Peristiwa tidak terjadi di ruang redaksi.”

Ungkapan itu mengungkapkan berbagai hal-hal yang semestinya dilakukan wartawan sebagai pegiat kerja jurnalistik untuk langsung terjun ke lapangan. Luwi Ishwara menuliskan buku itu ketika media online mulai merebak, yang kemudian menimbulkan berbagai prasangka negatif tentang nilai berita, karena konsep kecepatan yang diangkat sebagai ideologi utama media online.

BACA JUGA:

Ia mengingatkan, sebagai seorang jurnalis ulung, bahwa seorang wartawan adalah yang terjun langsung ke lapangan menggunakan semua panca inderanya untuk menulis berita, bukan dengan menyadur atau menginterpretasikan berita ke dalam tulisannya, sebagaimana biasa digunakan para wartawan media online dalam menulis beberapa kategori berita.

Namun, dilema kemudian muncul. Ketika wartawan diserang tenggat waktu peliputan suatu peristiwa ke lapangan secara langsung, wartawan biasanya menghalalkan berbagai cara untuk sampai ke tempat peliputan. Tak hanya itu, bahkan dengan kemampuan yang bisa dilakukan wartawan untuk melakukan wawancara kepada siapa saja sebagai narasumber, banyak orang menilai mereka memiliki ‘privilage‘ dalam penegakan hukum.

Dalam keadaan mengejar tenggat waktu peliputan, biasanya wartawan menerobos rambu lalu lintas untuk cepat sampai di tujuan. Polisi yang memberhentikan pun biasanya meloloskan jeratan hukum, setelah wartawan memperlihatkan identitasnya sebagai pekerja jurnalistik. Hal itu biasa diceritakan para wartawan kepada orang-orang dengan bangganya. Bahkan, banyak wartawan menggunakan identitas pegiat pers sebagai ‘kartu ace’ merintangi masalah hukum dan perizinan di berbagai institusi.

Hal itulah yang kemudian mencoreng nama profesi kewartawanan pada masyarakat, bahkan masyarakat sendiri yang seolah menjadikan wartawan sebagai tameng dalam melawan aturan hukum.

UU Pers kerap kali dijadikan pembenaran dalam tindakan penyelewengan tersebut. Dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 8 disebutkan, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” dan Pasal 18 ayat 1, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)”, menjadi rujukan para pegiat jurnalisme melakukan penyelewengan etika profesi.

Melihat penyelewengan tersebut, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika dari Dewan Pers Agus Sudibyo menegaskan, pekerja media atau wartawan tidak kebal hukum, sehingga tetap bisa diproses pidana jika melakukan tindak kriminal.

“Kalau wartawan melakukan tindak kriminal, tidak bisa lagi menggunakan identitas sebagai wartawan. Aparat kepolisian bisa memprosesnya sesuai KUH Pidana,” katanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di kantor Pemkab Jombang, Jawa Timur, tahun 2012 lalu, dikutip Republika.

wartawan independen
Jelang Pilkada Serentak, AJI minta media bersikap netral (Foto: Merdeka)

Tertekannya ideologi wartawan masa kini

Fakta ideologi wartawan yang tertekan itu nyatanya memang ada. Pemilik media yang menjadi penyalur ‘penyambung’ hidup para wartawan harus dijadikan opsi nomor satu dalam menuliskan pemberitaan.

Wartawan yang memiliki dua tanggung jawab, yakni kepada audiens dan bos, mengalami dilema yang pelik dalam memberitakan fakta. Sehingga, banyak sekali media yang memiliki ideologi politik dan keberpihakannya sendiri dalam menulis objektifitas berita.

BACA JUGA:

Memang hal itu sudah bukan rahasia umum, jika melihat tokoh-tokoh penting saat ini memiliki saham atas media yang ia kelola. Nyatanya, hal itu pun terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana kiblat ideologi media nasional saat ini.

Dark Alliance, sebuah artikel hasil investigasi seorang jurnalis media cetak lokal di Amerika, membungkam seluruh publik negeri Paman Sam pada 1996.

Artikel yang menohok hampir setiap lapisan masyarakat negara adidaya tersebut bercerita tentang konspirasi CIA dan pedagang kokain untuk mendanai organisasi Contra yang menentang pemerintahan Sandinista di Nikaragua. Laporan investigatif tersebut ditulis setelah mendapatkan informasi langsung dari kekasih bandar narkoba yang bekerja untuk CIA, terkait maraknya perdagangan dan peredaran kokain di Amerika saat itu. Jurnalis yang berhasil mengungkapkan konspirasi tersebut adalah seorang wartawan media lokal San Jose Mercury News, Gary Webb.

Cerita tentang kisah jurnalis tersebut dituangkan dalam sebuah film berjudul “Kill The Messenger”. Kisah tentang kehidupan jurnalis investigasi yang inspiratif, karena Webb saat itu sempat ditentang setelah menjadi Superstar di media tempatnya bekerja. Webb dikatakan sebagai pembuat berita bohong yang tak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh pihak-pihak terkait.

Bukan hanya itu, media-media besar di Amerika Serikat, seperti Los Angeles Times dan New York Times bahkan tak terima karena merasa kecolongan oleh Webb yang bekerja untuk media yang hanya seperlima besarnya dengan mereka. Mereka kemudian membuat berita yang menyinggung kehidupan pribadi Webb dan mengatakan bahwa berita yang dibuat Webb adalah berita fiktif yang tak memiliki narasumber asli.

Dalam waktu bersamaan media-media tersebut ikut berkonspirasi dengan CIA dan pihak-pihak yang dirugikan untuk menculik dan menghilangkan jejak para narasumber kunci Webb.

Baca juga artikel menarik lainnya terkait Kabar Nasional atau informasi terkini lain di Kabarnesia.

 

Comments

comments

1 KOMENTAR

Comments are closed.