Praktek Korupsi Pilkada 2018 Mulai Tercium

1
86
praktek korupsi pada Pilkada 2018
KPK banyak menemukan praktek korupsi pada Pilkada 2018 (Ilustrasi: Media Indonesia)

Kabarnesia.com – Pilkada serentak 2018 memang menjadi topik utama dan hangat  diperbincangkan, karena pemilihan yang tergolong besar ini menyangkut masa depan suatu daerah.

Sebanyak 17 provinsi akan menggelar pemilihan gubernur-wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2018. Jumlah paslon yang mendaftarkan diri sebanyak 580 paslon, dengan status 569 pendaftaran diterima dan 11 pendaftaran ditolak.

Sudah banyak calon gubenur dan wakil gubenur yang menyuarakan nama dan promosinya lewat berbagai media dan pamflet sepanjang jalan agar masyarakat dapat mengenali calon pemimpinnya kelak.

phuceng,madu stamina,madu phuceng,sehatshop,stamina pria,madu,jahe merah,purwoceng

Di antara serba-serbi pemilihan calon kepala daerah dari awalnya memang sudah banyak menuai kontroversi dan berbagai pertanyaan di benak publik tentang uang politik yang berputar di dalamnya.

Termasuk uang mahar yang diberikan untuk partai politik agar kampanye berlangsung lancar dan ‘aman’. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pada acara Mata Najwa para calon gubenur dan wakil gubenur ditanyai mengenai persoalan uang mahar untuk partai politik.

Ketiga pasangan yang mewakili wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kompak menjawab tidak ada ‘uang’ mahar untuk partai politik, selain biaya untuk biaya pemenangan dan kampanye.

Sedangkan dari pihak partai, mengatakan bahwa uang politik sah dan wajar-wajar saja. Karena sebuah partai tentu berjalan dengan uang. Belum lagi untuk partai cabang yang ada di daerah-daerah.

Dari situlah KPK mulai mencium bau uang melayang yang seharusnya tidak digunakan untuk hal-hal tersebut. Setelah ditelisik, nilai mahar politik bahkan bisa mencapai Rp 20 miliyar.

Ternyata kasus mahar bahkan dianggap hanyalah sebagian kecil yang telah terungkap, masih banyak kasus yang lebih besar yang masih terpendam. Hal ini dinyatakan oleh Koordinator ICW Donal Fariz Nasution.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat setidaknya ada sepuluh potensi korupsi yang akan terjadi dalam Pilkada Serentak 2018. Sepuluh permasalahan ini dinilai menjadi masalah laten yang kerap terjadi sejak Pilkada Serentak digelar pada 2015.

BACA JUGA:

Transparansi Pilkada 2018

KPK telah berhasil menciduk ‘tangan’ beberapa calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada. Namun, ternyata masih ada beberapa calon kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dan akan segera ditindak. KPK juga akan mengumumkan peserta Pilkada 2018 yang diduga terkait korupsi.

Dari sekian banyaknya calon yang maju ke panggung pilkada, 95% terkena korupsi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, termasuk KPK.

Meskipun begitu, sudah terlanjur tertangkap basah, KPU meminta KPK agar menunda pengumuman tersangka korupsi pada Pilkada nanti.

Alasannya, agar Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan stabil. Tanpa ada campur tangan KPK yang nantinya akan terlihat memainkan politik.

Hal ini disampaikan oleh Wahyu Setiawan usai berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jaksa Agung, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Polri, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya.

Masyarakat Indonesia tentunya sudah lelah dengan berita-berita pengelolaan uang haram dalam ranah politik, dan pergerakan inilah yang dinantikan masyarakat.

Karena mereka tidak mau calon yang sudah diidolakan ternyata bukan orang yang jujur dan tidak dapat dipercaya. Bukan hanya dari janji-janji para kader untuk memajukan daerahnya, tapi juga bagaimana kedewasaan dan kebijaksaan dari seorang pemimpin.

Baca juga artikel menarik lainnya terkait Kabar Pilkada atau informasi terkini lain di Kabarnesia.

 

 

 

Comments

comments

1 KOMENTAR

Comments are closed.