#2019GantiPresiden Adalah Pendidikan Politik?

Gerakan tersebut untuk pendidikan berpolitik, agar masyarakat paham dan tidak lagi dibohongi oleh pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Kabarnesia.com – Gencar datang beramai-ramai, dari ratusan sampai ribuan orang simpatisan tumpah ruah di kawasan Silang Monas Barat Daya atau di area Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5).

Dalam aksi deklarasi akbar #2019gantipresiden adalah kelanjutan dari Minggu lalu yang terjadi di kawasan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI. Namun Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan, pihaknya telah menyiapkan kaos putih untuk mengamankan dan mengoptimalkan jalannya CFD dengan lancar dan tidak ada lagi nuansa politik.

“Memang ada anggota kami yang menyiapkan kaus. Itu cara terakhir yang kami lakukan untuk masyarakat yang tengah memasuki kawasan CFD, Namun, dia mengenakan kaus bertagar a, b, c, d. Kalau memang terpaksa melintas, saya sarankan, kalau petugas mempunyai kaus, silahkan ambil,” kata Yani.

“Karena sekarang ada aksi deklarasi, jadi yang mengenakan kaus bertagar a, b, c, d. Kalau sedang ada deklarasi tidak boleh memasuki Hari Bebas kendaraan Bermotor,” tambah yani.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengingatkan kembali kepada masyarakat, agar tidak berkegiatan politik di kawasan hari bebas berkendara atau Car free day (CFD). “Kami ingin warga semakin paham dengan ide awalnya CFD,” ujar Idham di Jakarta. Idham membantah kegiatan tersebut adalah upaya untuk sweeping terhadap aksi deklarasi akbar relawan nasional di sekitar Monas, Jakarta Pusat.

Massa relawan mendeklarasikan Gerakan 2019 Ganti Presiden di pintu masuk Monas dekat patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Ratusan massa mendengarkan pesan yang disampaikan dari atas mobil komando yang disampaikan langsung oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani berpidato, gerakan ini dibuat bukan dari tokoh partai politik melainkan dari aspirasi rakyat Indonesia. Dia menambahkan, gerakan ini adalah konstitusional dan sudah diatur Undang-undang. “Tokoh utama gerakan aksi ini adalah para relawan kita, karena teman teman lah gerakan ini bisa lahir, karena teman teman lah gerkan #2019gantipresiden menyebar luas,” ucap Mardani Ali Sera.

BACA JUGA:

• Massa Gerakan #2019gantipresiden di CFD, Mengintimidasi?
• Menakar Politisasi di Tempat Ibadah

Gerakan #2019gantipresiden Sebagai Pendidikan Politik

Mardani menyebutkan gerakan tersebut untuk pendidikan berpolitik, agar masyarakat paham dan tidak lagi dibohongi oleh pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. “Kita ingin lakukan pendidikan politik. Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah kebohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kalajengking. Masyarakat disuruh masuk gorong gorong apa itu cerdas? 2019 ganti presiden,” kata Mardani dengan tegas.

Gerakan #2019gantipresiden diklaim didukung oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari 34 Provinsi dan 317 Kabupaten Kota. Mereka juga meluncurkan buku panduan untuk relawan dan juga situs www.2019gantipresiden.org.

Dengan menutup aksi deklarasi 2019 ganti presiden, Mardani Ali Sera dan relawan membacakan aspirasi nasionalnya. “Aspirasi nasional kita, kami relawan nasional 2019 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan ketidakadilan ketidakberpihakan dan ancaman terhadap keadulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI. Oleh karena itu, kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik berdaulat bermartabat adil makmur dan berkahklak mulia. Dengan ini memohon ridho Allah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal jalannya proses pemilu yang jujur dan adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan, Hingga terwujudnya 2019 ganti presiden secara sah dan konstitusional pada tanggala 17 april 2019,” Jakarta, 6 Mei 2018.

Deklarasi akbar ini sebelumnya menuai pro dan kontra. Karena awalnya, lokasi yang akan dipakai untuk melakukan aksi ini adalah di kawasan sekitaran bundaran air mancur Patung Kuda dekat Monas, tetapi lokasi tersebut sangat dengan area CFD, setelah mendengar berbagai pertimbangan, barulah lokasi aksi pun dipindahkan ke depan Istana Merdeka.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas menyampaikan bahwa, tidak boleh ada aksi atau gerakan yang berbau politik di kawasan CFD. Sebab CFD adalah sarana warga untuk bersilahturahmi dan berolahraga. Bukan untuk kepentingan golongan apalagi partai politik (parpol).

Baca juga artikel menarik lainnya terkait Kabar Nasional atau informasi terkini lain di Kabarnesia.

Comments

comments