Sudrajat-Syaikhu Langgar UU Pilkada

1
1193
ahmad syaikhu
Tayangan Debat Cagub dan Cawagub Jawa Barat Putaran 2 di CNN (Foto: Dok. CNN)
phuceng,madu stamina,madu phuceng,sehatshop,stamina pria,madu,jahe merah,purwoceng

KPU Jawa Barat juga membantah tudingan perihal kelalaiannya saat Sudrajat dan Syaikhu dapat membawa dan membentangkan kaus tersebut di atas podium.

Kabarnesia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akan memberikan teguran secara tertulis kepada pasangan calon nomor urut tiga, yakni Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi saat debat publik putaran kedua Pilkada 2018 Jawa Barat, Senin (14/5) malam.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengungkapkan, teguran tertulis akan disampaikan pada hari Rabu (16/5). “Kami sudah putuskan bahwa paslon nomor urut tiga telah melakukan pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara debat. Jadi kami membatasi diri dengan memberi sanksi pada soal itu,” kata Yayat, Selasa (15/5).

phuceng,minyak lintah,minyak lintah CHC,mesra perkasa

Sanksi yang diterima Sudrajat dan Syaikhu muncul karena mereka menimbulkan kericuhan di penghujung debat publik putaran ke dua Pilkada 2018 Jawa Barat. Keributan muncul setelah mereka menyebut slogan “2019 ganti presiden” pada sesi penutup.

Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN itu juga membawa kaus ke podium. Kaus yang bertuliskan “2018 Asyik Menang 2019 Ganti Presiden” itu juga dibentangkan mereka seusai menyampaikan pernyataan terakhir. Pada saat yang bersamaan, keributan penonton pun tak terelakan, pembawa acara dan Ketua KPU Jawa Barat pun tak dihiraukan. Hingga akhirnya TB Hasanuddin dan Anton ikut menenangkan para penonton.

Kejadian ini pun akhirnya menimbulkan berbagai polemik, karena kurangnya pengawasan dari pihak KPU Jabar atau kelalaian dari pihak penyelenggara. Padahal sebelumnya, Ketua KPU Jabar Yayat telah melarang semua paslon yang membawa atribut atau alat peraga kampanye (APK) yang bersifat provokatif ke panggung debat. Larangan itu diakui kerap disampaikan ke empat pasangan calon di Pilkada Jawa Barat.

Sudrajat dan Ahmad Syaikhu telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, mereka membawa alat peraga ke atas panggung debat. Kedua, pasangan ini juga menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan tema debat publik. “Soal dugaan pelanggaran kampanye nanti menjadi ranah Bawaslu. Jadi kami mengambil keputusan ini dengan konteks prosedur debat kandidat,” ujar Yayat.

BACA JUGA:

Sudrajat dan Syaikhu Terbukti Melanggar UU Pilkada

KPU Jawa Barat juga membantah tudingan perihal kelalaiannya saat Sudrajat dan Syaikhu dapat membawa dan membentangkan kaus tersebut di atas podium. Akan tetapi, Yayat mengakui bahwa pihaknya telah kecolongan saat insiden ini berlangsung.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Jawa Barat Yusuf Kurnia telah menyatakan bahwa, pihaknya juga akan menilai apakah tindakan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur melanggar aturan kampanye atau tidak.

“UU Pilkada dan aturan teknisnya itu juga mengatur pelanggaran. Karena ada beberapa jenisnya dan sanksinya juga demikian. Hal ini karena sudah masuk dalam wilayah kampanye, ada larangan di pasal 69 UU Pilkada, salah satunya tidak boleh menghasut dan mengadu domba. Apakah kemudian peristiwa ini memenuhi unsur itu atau tidak nanti harus dikaji terlebih dahulu,” ucap Yusuf.

Dengan adanya 11 larangan dalam kampanye yang diatur dalam Pasal 69 UU Pilkada, setiap paslon wajib mematuhinya saat melakukan kampanye di daerah pemilihan mereka. Salah satu larangan dalam Pasal 66 UU Pilkada yang mesti ditaati, seperti yang telah disebutkan oleh Yusuf, adalah “Melakukan kampanye berupa hasutan, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, Perseorangan, atau kelompok masyarakat.”

Berdasarkan itu, sanksi pidana penjara 3-18 bulan dan denda RP 600ribu hingga RP 6 juta dapat dikenakan pada pelanggar. Aturan itu sudah tertulis pada pasal 187 ayat 2 UU Pilkada.

“Kalau pelanggaran administrasi maka Bawaslu Jawa Barat akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan teguran keras terhadap yang melakukan tindak pelanggaran. Kalau ada unsur pidana, prosesnya akan dijalankan di kepolisian dan jaksa maupun di Penegakkan Hukum Terpadu,” kata Yusuf.

Baca juga artikel menarik lainnya terkait Kabar Pilkada atau informasi terkini lain di Kabarnesia.

levidio,youtuber,youtube,powerpoint

Comments

comments

1 KOMENTAR

Comments are closed.